Indonesia sedang mengalami percepatan transisi energi menuju model yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Pemerintah mendorong penerapan kebijakan energi hijau untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, memperluas penggunaan energi terbarukan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Namun, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada skala nasional — masyarakat daerah menjadi aktor sekaligus penerima dampak paling besar dari perubahan ini.
Mengapa Energi Hijau Menjadi Prioritas Nasional?
Ada beberapa alasan kuat yang mendorong pemerintah mempercepat transisi energi hijau:
- Krisis iklim global yang memicu cuaca ekstrem di berbagai daerah Indonesia.
- Kebutuhan energi yang terus meningkat, terutama di desa-desa berkembang.
- Ketergantungan tinggi pada energi fosil yang tidak berkelanjutan.
- Komitmen Indonesia dalam perjanjian Paris Agreement untuk menurunkan emisi karbon.
Kebijakan energi hijau bukan sekadar program lingkungan, tetapi strategi jangka panjang untuk ketahanan energi nasional.
Kebijakan Energi Hijau yang Sedang Diluncurkan Pemerintah
Beberapa kebijakan utama yang kini berjalan:
1. Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan di Daerah
Proyek seperti PLTS Atap, PLTMH (mikrohidro), dan biomassa mulai diperluas di berbagai kabupaten.
Daerah terpencil menjadi prioritas karena infrastruktur listrik konvensional sulit dijangkau.
2. Subsidi untuk Energi Bersih
Pemerintah memberikan insentif bagi rumah tangga dan UMKM yang menggunakan panel surya, kompor listrik, atau kendaraan listrik.
3. Roadmap Transisi Energi Nasional
Pemerintah menetapkan target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025.
Daerah menjadi ujung tombak pencapaian target ini.
4. Regulasi Pengurangan Emisi Daerah
Pemerintah daerah diwajibkan membuat Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi (RAD-GRK).
Dampak Positif Kebijakan Energi Hijau bagi Masyarakat Daerah
Kebijakan energi hijau memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan dan rural.
1. Akses Energi Lebih Stabil dan Murah
PLTS Komunal dan mikrohidro memberi akses listrik ke desa-desa yang sebelumnya gelap gulita.
Biaya perawatan dan operasional lebih rendah daripada generator diesel.
2. Meningkatkan Ekonomi Lokal
Energi stabil mendukung:
- UMKM desa
- pengeringan hasil panen
- cold storage hasil laut
- pariwisata hijau
Daerah yang memiliki energi bersih cenderung menarik lebih banyak investor kecil.
3. Lingkungan Lebih Sehat
Penggunaan energi bersih mengurangi polusi udara dan limbah gas buang.
Kualitas hidup masyarakat desa meningkat, terutama bagi anak-anak dan lansia.
4. Peluang Lapangan Kerja Baru
Transisi energi membuka peluang:
- teknisi surya
- operator pembangkit mikrohidro
- edukator energi hijau
- wirausaha teknologi ramah lingkungan
Ini mendorong peningkatan kapasitas SDM daerah.
5. Kemandirian Energi Desa
Desa tidak lagi bergantung pada bantuan pusat atau bahan bakar fosil dari kota.
Kemandirian energi mendorong kreativitas pembangunan.
Tantangan yang Dihadapi Masyarakat Daerah
Meski manfaatnya besar, penerapan kebijakan energi hijau juga diwarnai tantangan:
- Biaya awal pemasangan panel surya masih tinggi bagi sebagian masyarakat.
- Kurangnya tenaga teknis lokal untuk perawatan instalasi energi terbarukan.
- Literasi energi hijau masih rendah terutama di daerah pedalaman.
- Ketergantungan lokasi dan cuaca, seperti PLTS yang sangat bergantung pada sinar matahari.
- Perubahan kebiasaan masyarakat, misalnya beralih dari LPG ke kompor listrik.
Tantangan ini perlu diatasi agar transisi energi berjalan lebih merata.
Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Energi Hijau
Pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan energi hijau.
Peran penting mereka meliputi:
- membuat regulasi ramah lingkungan
- memperluas program PLTS atap komunal
- menyediakan pelatihan teknisi energi terbarukan
- menggandeng perguruan tinggi dan LSM
- memonitor penggunaan energi rumah tangga
Keberhasilan transisi energi tidak hanya diukur dari jumlah pembangkit baru, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat.
Masa Depan Energi Hijau Indonesia
Dengan perkembangan teknologi dan komitmen nasional, energi hijau diprediksi menjadi tulang punggung sistem energi Indonesia dalam 10–20 tahun ke depan.
Daerah akan menjadi pionir perubahan, terutama wilayah pedesaan yang paling membutuhkan akses energi murah, bersih, dan mandiri.
Kebijakan energi hijau bukan sekadar proyek, tetapi transformasi besar menuju masa depan Indonesia yang lebih sehat dan berkelanjutan.
